SBY – Lanjutkan..Kegagalan!!! Refleksi 100 Hari SBY – Boediono

Posted: Januari 25, 2010 in Uncategorized

SBY – Lanjutkan..Kegagalan!!! Refleksi 100 Hari SBY – Boediono

Sudah sejak 5 tahun yang lalu SBY telah menjadi orang no 1 di negeri ini. Sebentar lagi akan genap 5 tahun 100 hari usia kepemimpinan presiden RI ke-6 dan dilanjutkan ke-7 ini. Sebuah evaluasi besar-besaran telah dilakukan oleh berbagai pihak, tapi dengan sedikit trik ternyata masyarakat kembali mempercayakan posisi orang nomor satu di negeri ini ke SBY. Kali ini masih dengan strategi sama yaitu menggaet tokoh atau ahli ekonomi, Boediono, yang dicap berpaham “neoliberalisme”. Setelah sebelumnya menyatakan bercerai dengan mantan ketua umum Golkar, JK (Jusuf Kalla), yang kemudian bersaing dalam pertarungan pilpres 2009 yang lalu. Evaluasi 100 hari tidak bisa lepas dari evaluasi 5 tahun kepemimpinan SBY yang lalu. Hal ini dikarenakan banyak PR yang lalu yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Kita contohkan saja permasalahan perekonomian, hukum, politik, agama, sosial, perhubungan & transportasi, serta berbagai masalah lain yang bila dijabarkan tidak cukup waktu untuk menguraikannya. Ribet dan rumit, bak mengurai benang yang kusut. 28 Januari akan genap 100 hari kinerja SBY-Boediono Namun, gaung kerja kalah keras dibandingkan berbagai persoalan hukum dan skandal yang justru lebih mendominasi. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Boediono memang nyaris tak terdengar. Indrayono Susilo, Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, saat berbicara dalam acara diskusi ‘Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kesehatan Tahun 2009 dan Peran Nyata Organisasi Profesi Kesehatan’ pada akhir tahun 2009 yang lalu mengungkapkan “Melanjutkan program 100 hari masa kerjanya, Menko Kesra kembali mencanangkan program kesejahteraan rakyat baru”. Ada beberapa point yang akan kita evaluasi dari program Menko Kesra seperti yang disampaikan juga oleh Indrayono Susilo, empat hal pokok yang menjadi dasar tercapainya kesejahteraan rakyat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Terlepas pentingnya membahas tentang pengentasan kasus hukum, sebaiknya kita lebih fokus pada program-program yang menyentuh masyarakat. Menko Kesra sudah mencanangkan 4 fokus kerja di awal kinerja pemerintahan. Program-program yang kemudian tertutupi oleh rekayasa hukum di Indonesia akhir-akhir ini, kasus hukum yang membuat pusing masyarakat tapi malah selesai secara kekeluargaan. Pengentasan kemiskinan, hal yang omong kosong karena sejak zaman awal orde baru (Repelita) selalu digaungkan namun senantiasa fluktuatif. Terlalu PeDe jika Menko Kesra berani memasang target pengurangan angka kemiskinan mencapai 8 persen hingga 2014 nanti. Jelasnya bahwa kemiskinan tidak bisa kita berantas bila tidak ada pembenahan di sektor pendidikan. Saya jadi teringat perkataan seorang bijak, “orang berilmu tidak akan jatuh miskin”. Jadi, kemiskinan bukanlah masalah menurut saya. Realitas sekarang kita lihat tidak ada hal konkret yang dilakukan pemerintah di 100 hari ini. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Saya mencoba mengevaluasi janji anggaran APBN sebesar 20 % untuk sektor pendidikan, ternyata tak lebih dari 5 % merata di seluruh negeri. Belum lagi kurikulum yang berubah-ubah. Ada sinkronisasi dengan kasus kemiskinan diatas, misalkan saja tidak mampunya siswa membeli buku soalnya buku yang ada kembali dirombak isi dan susunannya tiap tahunnya. Belum lagi budaya belajar para siswa yang rendah, ini ada sinkronisasi dengan media televisi dengan tayangan yang semakin tidak berkualitas. Saya teringat wacana bentuk kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, sungguh tidak efektif, yang lebih menekankan pelajar untuk mandiri, belajar secara mandiri, guru malah jadi malas-malasan mengajar. Adanya standarisasi guru dan fasilitas sekolah hanya teruntuk sekolah di tengah kota, siswa dengan status orang tua yang berduit. Belum lagi jika kita mengevaluasi standarisasi kelulusan, terkait Ujian Nasional yang mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Padahal pemerintah diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah amanah UUD 1945. Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Saya mencoba menyoroti UU Kesehatan Pasal 7 yang bunyinya : “Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Standar kualitas pelayanan kesehatan harus dievaluasi, bukan sekedar fasilitas yang penting tapi juga pemerataan standar pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya hanya menagih janji berobat gratis bagi rakyat yang tidak mampu. Berobat gratis yang bukan asal gratis seperti yang bisa temui di Sumatera Selatan, pembohongan public itu lah statement saudara saya yang praktek dokter di RS umum. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Ini juga termasuk masalah yang lepas dari sorotan banyak pihak. Lenyapnya pemberitaan tentang illegal logging, atau belum tuntasnya pengentasan masalah polusi di kota-kota besar. Berbicara penanggulangan bencana masih perlu perhatian khusus. Cukup mengherankan jika belum selesainya pembagian bantuan yang tidak merata, miris ternyata masih ada sempat-sempatnya ‘menyunat’ bantuan tersebut. Kasus ini bisa kita temui di penanggulangan bencana alam gempa di Padang dan Pariaman. Di Sektor ekonomi, Program seratus (100) hari pemerintahan SBY-Boediono ternyata gagal, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta program pembangunan yang ditargetkan. Misalnya perjanjian perdagangan bebas dengan China (CAFTA), faktanya Indonesia tidak siap dan sebaliknya mengancam industry rakyat; dari yang kecil hingga besar. Jadi, CAFTA ini berdampak sistemik dengan akan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran dan kemiskinan besar-besaran. Karena itu CAFTA harus ditunda. Menurut Rumkono, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar berpendapat tidak ada yang perlu dievaluasi dalam 100 hari pemerintahan ini, di mana dengan diberlakukannya CAFTA ini, rakyat akan menjadi konsumtif. Untuk itu pemerintah harus menjamin pemberdayaan industry kecil, pertanian, usaha kecil dan menengah dan tidak usah malu-malu untuk menyontoh program pemerintahan Orde Baru dengan menghidupkan kembali koperasi-koperasi di pedesaan. Sedangkan menurut Mustafa Kamal dari Fraksi PKS, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanya merupakan kelanjutan dari pembangunan lima tahun lalu, yang sudah ditanamkan secara kokoh. Karena itu pemerintahaan KIB II ini hanya untuk mempertajam program –program pembangunan yang belum dilaksanakan pemerintahan sebelumnya. Seperti RPP penyadapan oleh Menkominfo, swasembada beras oleh Deptan dan perumahan rakyat oleh Menpera. “Jadi, pemerintahan saat ini tinggal menunggu prestasi-prestasinya meski pada awal pemerintahan ini banyak hambatan dengan munculnya buaya-cicak dan skandal century. Semua itu akan menjadikan demokrasi ini makin kuat,”tutur beliau.

Ditulis oleh : M. H. Agung Sarwandy (Mensospol BEM Unsri)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s